Friday 6 December 2019

Definisi Demokrasi

Definisi demokrasi - Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “demos” yang berarti rakyat dan “kratos” berarti pemerintahan. Jadi demokrasi berarti pemerintahan rakyat, atau sesuatu pemerintah dimana rakyat memegang kedaulatan yang tertinggi atau rakyat diikutsertakan dalam pemerintahan negara.

Pengertian lain demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Sedangkan pada rumusan Sila keempat Pancasila jelas sekali menggambarkan tentang konsep demokrasi kita, bahwa Indonesia menganut demokrasi perwakilan. Hal ini disadari, namun ada satu hal yang sering terlupakan bahwa keterwakilan rakyat harus dipimpin dalam suasana kebijaksanaan dan mengedepankan musyawarah. Makna kerakyatan tidak boleh direduksi sedemikian rupa menjadi hanya sekadar kepentingan pribadi atau golongan (baca: partai) tertentu saja. Mereka yang “mewakili rakyat” harus mempunyai atmosfer jiwa bijaksana dan hikmat.

Literatur ilmu politik pada umumnya memberikan konsep tentang demokrasi. Apapun label atau predikat yang diberikan terhadapnya, konsep demokrasi merujuk pada pemerintah oleh rakyat. Implementasi konsep demokrasi pada tingkat nasional di dalam kebangsaan yang berskala besar adalah tindakan-tindakan pemerintah itu pada umunya tidak dilakukan secara langsung oleh warga negara melainkan melalui wakil-wakil rakyat yang dipilih berdasarkan prinsip kebebasan dan kebersamaan.

Demokrasi dan pemilu seperti dua sisi mata uang yang erat keberadaannya, pelaksanaan pemilu yang menjadi hajat rakyat menjadi ciri masih tegaknya sistem demokrasi dalam suatu negara. Prinsip demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dapat dilihat dalam kegiatan pemilihan umum. Prosesi pemilihan umum sebagai salah satu perwujudan sarana kehidupan politik bagi warga negara yang menjadi pilar kedua sistem demokrasi

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem politik demokrasi. Salah satu sarana dari sistem politik demokrasi di Indonesia yaitu Pemilihan Umum(Pemilu). Rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi memiliki hak sebagai warga negara untuk menyalurkan hak-hak politiknya melalui pemilu, peran dan partisipasi rakyat ini men-jadi bukti bahwa nilai-nilai demokrasi masih berjalan dengan baik. Jika tidak ada pemilu maka rakyat tidak berdaulat,karena dengan pemilu, rakyat dapat menentukan siapa yang menjadi wakil-wakil dan pemimpinnya di kursi pemerintahan sehingga mereka dapat menjadi operator negara dalam menggapai harapan rakyat. Dalam pelaksanaannya, pemilu sangat bergantung pada pengadopsian sistem pemerintahan yang dianut oleh suatu negara, karena akan mempengaruhi model pelaksanaan kegiatan pemilu.

Sebagai sebuah sistem, pelaksanaan demokrasi tidaklah sederhana. Demokrasi dapat memunculkan ketegangan dan pertentangan bila tidak dikelola dengan tekun dan amanah. Salah satu persyaratan berjalannya sistem demokrasi adalah kemampuan rakyat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Kemampuan ini dapat diperoleh apabila rakyat terdidik dan tercerahkan secara social ekonomi. Sebuah istilah dalam ilmu politik mengatakan bahwa semakin sejahtera rakyat, semakin efekif demokrasi bekerja. Sebaliknya, demokrasi bisa berdampak negatif apabila masyarakat masih miskin dengan tingkat Pendidikan dan kesejahteraan rendah. Dengan kata lain masyarakat yang miskin dan kurang berpendidikan umumnya tidak kompatibel dengan demokrasi. Demokrasi sendiri menghendaki adanya keteraturan dan kemampuan kontrol yang kuat dari rakyat. Karena jika tida ada control rakyat maka akan memunculkan praktik abuse of power dan tirani mayoritas.
Para pendiri bangsa kita sangat visioner dan berpikir jauh kedepan pentingnya mencerdaskan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Hanya dengan cara ini rakyat Indonesia tercerahkan secara social ekonomi dan politik. Bung Hatta pada tahun 1950-an bahkan sudah memberikan penilaian bahwa demokrasi kurang bekerja efektif pada masa kemerdekaan karena Indonesia saat itu masih sangat kekurangan orang-orang yang terdidik akibat kemampuan ekonomi yang masih rendah. Oleh karena itu Bung Hatta menekankan pentingnya membangun demokrasi ekonomi di samping demokrasi politik.

Pada sisi lain upaya mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat juga berperan penting dalam peningkatan kualitas pemilih. Mengingat bahwa saat ini Indonesia tengah memperaktikkan demokrasi dengan sistem pemilihan langsung maka diperlukan kemampuan rakyat menilai tawaran program para caleg serta mengevaluasi kinerja anggota parlemen maupun pemerintah.sistem pemilihan langsung berfokus pada kandidat sehingga diperlukan kemampuan rakyat menilai para kandidat. Khususnya sejak kita menganut sistem pemilihan presiden langsung diperlukan kemampuan rakyat memahami dan menilai tawaran program dari calon presiden pada masa kampanye. Tawaran program itu nantinya menjadi program kerja pemerintahan presiden terpilih. Dapat dibayangkan apa yang terjadi apabila presiden menyusun program tanpa melalui proses evaluasi rakyat. Pada titik ini menjadi penting penguatan kapasitas rakyat supaya mempu menilai tawaran program calon presiden maupun mengawasi kinerjanya selama memerintah. Pendidikan yang baik dan akses pada informasi yang luas sangat dibutuhkan rakyat supaya mereka dapat memilih secara lebih rasional dan mengontrol pemerintahan usai pemilihan umum.

Load comments